PP Muhammadiyah Mulai Gencar Kritik Presiden, Mulai dari Persoalan Hakim Agung sampai Tax Amnesty

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak saat konferensi pers terkait JR UU Tax Amnesty, di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/8/2016).

Beritaterbaru.org – Muhammadiyah rupanya sekarang sedang gencar – gencarnya melancarkan aksi kritik pada kepemimpinan Presiden Jokowi. 

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Busyro Muqoddas mempertanyakan pertemuan Presiden Joko Widodo dengan dua hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat dan Anwar Usman, di Istana pada Kamis (1/9/2016) kemarin.

Ia menilai, pertemuan kedua belah pihak tidak tepat di tengah proses judicial review Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang sedang berjalan di MK.

“Presiden punya kepentingan agar Tax Amnesty ini bisa berjalan. Dengan posisi tersebut, harusnya Presiden menghindari berhubungan dengan hakim MK,” kata Busyro saat dihubungi, Jumat (2/9/2016).

Busyro mengatakan, UU Tax Amnesty adalah UU yang sangat dibutuhkan pemerintah untuk menggenjot penghasilan dari pajak.

Sejak awal, kata dia, pembahasan UU ini juga dipaksakan di DPR dengan melakukan berbagai cara.

“Bahkan dengan mencoba membarter dengan revisi Undang-undang KPK,” kata mantan Wakil Ketua KPK ini.

Menurut Busyro, bukan tidak mungkin saat ini berbagai cara akan dilakukan untuk menggagalkan gugatan Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh PP Muhammadiyah dan sejumlah pihak lainnya.

Busyro juga meminta pemerintah konsisten dengan pernyataannya bahwa proses gugatan Tax Amnesty ini tidak diintervensi.

“Presiden kan mengatakan perkara judicial review ini sepenuhnya tergantung MK. Nah kalau sepenuhnya, jangan bertemu. Perkara sedang berjalan kok bertemu. Itu kurang elok dari sisi etika kedua belah pihak,” kata Busyro.

Ketua MK Arief Hidayat dan Wakil Ketua MK Anwar Usman sebelumnya menampik kedatangan mereka ke Istana adalah dalam rangka membahas permohonan uji materi UU Tax Amnesty.

Menurut Anwar, yang menjadi majelis hakim sidang gugatan UU Tax Amnesty, pertemuannya dengan Presiden Jokowi itu adalah untuk melaporkan hasil Kongres Mahkamah Konstitusi di Bali, beberapa waktu lalu.

“Menyampaikan hasil kongres MK di Bali. Sudah, itu saja ya,” ujar Usman usai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/9/2016).


Selain itu Muhammadiyah juga akan mengajukan gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak ke Mahkamah Konstitusi. Organisasi yang didirikan Ahmad Dahlan itu yakin akan mengalahkan pemerintah.

“Sekarang sedang dikaji serius untuk mengajukan judicial review itu. Tentu bila Muhammadiyah maju melakukan judicial review, kami sudah mempersiapkan dengan matang segala sesuatu, untuk memastikan gugatan kami tidak kalah,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Haris Azhar Simanjuntak sebagaimana dilansir dari laman VIVA.co.id, Rabu, 31 Agustus 2016.

Beberapa kali mengajukan judicial review, terbukti Muhammadiyah menang. Setidaknya, ada dua UU yang dimenangkan yakni UU Migas No 22 Tahun 2001, dan UU Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Haris yakin, gugatan UU Tax Amnesty ini akan sukses juga. Seperti gugatan-gugatan yang dilakukan sebelumnya.

“Tentu, tim pakarnya sudah disiapkan,” kata President Religion for Peace Asia and Pacific Youth Interfaith Network (RfP-APYIN) ini.

Dia juga yakin, gugatan yang dilakukan Muhammadiyah ini akan mendapat respons positif dari masyarakat.

“Karena gugatan yang ingin diajukan untuk menghadirkan keadilan untuk rakyat banyak,” kata Dahnil.

Rapat kerja nasional yang digelar oleh Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah yang berlangsung mulai 26-28 Agustus 2016, memutuskan akan meninjau ulang, atau judicial review UU Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang belum lama disahkan oleh DPR.

Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas mengatakan, fakta hukum dari kebijakan UU Tax Amnesty harus jelas, begitu pula arah hukum juga harus jelas. Kejelasan dalam UU itu harus bisa merumuskan niai-nilai dalam UUD 1945, pasal 33, pasal 1, yaitu pasal-pasal yang erat dengan demokrasi dan HAM

URL : http://www.Beritaterbaru.org/2016/09/pp-muhammadiyah-mulai-gencar-kritik.html

Kivlan Zein Bantah Mau Makar, Tapi Setuju Mandat Jokowi-JK Dicabut Lewat UUD 1945 Lama
Kivlan Zein Bantah Mau Makar, Tapi Setuju Mandat Jokowi-JK Dicabut Lewat UUD 1945 Lama
Beritaterbaru.org –  Mayjen (Purn) Kivlan Zein membantah
Ramalan Mengejutkan Fahri Hamzah Tentang Jokowi…..!
Ramalan Mengejutkan Fahri Hamzah Tentang Jokowi…..!
Beritaterbaru.org – Kongres Nasional I Keluarga Alumni
Sri Mulyani: Utang AS dan Jepang Berkali-kali Lipat dari RI, Tapi Nggak Bangkrut !
Sri Mulyani: Utang AS dan Jepang Berkali-kali Lipat dari RI, Tapi Nggak Bangkrut !
Beritaterbaru.org – Mendengar tentang utang kadang menakutkan.
Ahmad Dhani Cs Diciduk Polisi, Fahri Hamzah Protes…!
Ahmad Dhani Cs Diciduk Polisi, Fahri Hamzah Protes…!
Beritaterbaru.org – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah

Top